Berdasarkan keterangan tertulis Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yang dirilis dalam situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, pertemuan itu diadakan di Jakarta pada 20-22 November 2023 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang mewakili sejumlah kelompok di Myanmar.
Kelompok-kelompok tersebut adalah Revolusi Musim Semi, yakni kelompok yang memiliki hubungan dengan rezim militer yang berkuasa di Myanmar (SAC), dan Organisasi Bersenjata Etnis (EAOs) di Myanmar yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Damai (NCA) atau disebut sebagai Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST).
Hadir pula perwakilan Laos sebagai Ketua ASEAN tahun depan.
Pertemuan ini dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan militer, perwakilan utama Revolusi Musim Semi termasuk Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), serta perwakilan PPST.
“Tujuan utamanya adalah membawa pihak-pihak yang berkonflik ke dalam dialog inklusif, mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman bagi masyarakat Myanmar yang terdampak konflik,” kata pernyataan itu.
Baca juga: Menlu: Indonesia terus berperan tangani isu Myanmar lewat troika
Baca juga: CSIS sebut pembentukan troika adalah kemajuan atasi krisis Myanmar
Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar memfasilitasi pertukaran “pesan” dari masing-masing kelompok yang berkepentingan di Myanmar.
Pesan-pesan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kemungkinan dialog awal, yang mengarah pada dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi yang tahan lama dan komprehensif untuk krisis di Myanmar.
“Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Myanmar untuk menemukan solusi politik yang komprehensif demi perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di Myanmar,” kata Ngurah Swajaya dari Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
Lebih lanjut, Ngurah menyebut sesuai dengan keputusan KTT ke-43 ASEAN yang diadopsi pada September lalu, Indonesia berharap dapat bekerja sama secara erat dengan Ketua ASEAN 2024 untuk memastikan keberlanjutan upaya blok tersebut untuk membantu rakyat Myanmar.
Selama masa keketuaan dalam ASEAN tahun ini, Indonesia telah melakukan lebih dari 180 engagement dengan berbagai pemangku kepentingan Myanmar, termasuk Dewan Administratif Negara Myanmar (SAC), yang merupakan pemerintah militer yang berkuasa di Myanmar, demikian pernyataan tersebut.
Baca juga: Menlu Indonesia bahas isu Myanmar dengan Palang Merah Internasional
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
