"Saya sudah sampaikan di rakor (rapat koordinasi) Menteri Koordinator ekonomi perlu revisi UU Permendag mengenai peraturan tidak boleh menjual HPP di bawah," ujar Teten usai menghadiri pembukaan Cerita Nusantara di Jakarta, Selasa.
Teten menjelaskan, revisi ini bertujuan untuk menjaga agar bisnis di platform perniagaan elektronik tetap berkelanjutan dan terhindar dari monopoli pasar.
Lebih lanjut, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan e-commerce dalam negeri untuk berhadapan dengan platform global yang memiliki kapital sangat besar.
Menurut Teten, pengaturan larangan penjualan di bawah HPP sudah dilakukan oleh China untuk melindungi industrinya.
"Kita harus meniru China, di China sudah ada pengaturan bahwa platform digital di e-commerce enggak boleh ada yang memonopoli market," katanya.
Namun demikian, usulan revisi tersebut baru bisa dilakukan setelah Permendag 31/2023 berjalan selama tiga bulan untuk dapat melihat efektif atau tidaknya peraturan tersebut terhadap perniagaan elektronik di Indonesia.
"Baru bisa dievaluasi setelah tiga bulan, ini kan baru sebulan ya, jadi kita tunggu dua bulan lagi. Tapi itu harus, kalau kita melihat bagaimana China menjaga jangan sampai pasar digital mereka didominasi sama satu platform, mereka menerapkan aturannya," kata Teten.
Teten menyampaikan, nantinya HPP ditetapkan oleh asosiasi. Setiap asosiasi baik itu tekstil, garmen, elektronik dan lainnya diwajibkan untuk memiliki HPP.
Baca juga: Menkop UKM sebut 90 persen produk impor di e-commerce dijual reseller
Baca juga: Teten: Tiktok Shop jalin komunikasi dengan tiga e-commerce RI
Baca juga: LPEM FEB UI nilai penutupan TikTok Shop sehatkan iklim usaha daring
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
