Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menekankan bahwa 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa tersebut harus didorong untuk dibelanjakan produk dalam negeri.
“Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” kata Sutan di Jakarta, Selasa.
Bupati Dharmasraya itu menambahkan, gelaran Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) yang berlangsung 27-28 November 2023 di Hall C, Jakarta Convention Center (JCC), merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.
Ia juga melaporkan bahwa APN yang telah terselenggara sebanyak empat kali ini bukan hanya sekedar pameran, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui loka karya dan business matching yang menjadi side event.
“Selain itu, kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN,” ujarnya.
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta.
“Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” terang Sutan Riska.
Tampil sebagai pembicara kunci, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Joko Widodo terkait PBJ khususnya di pemerintahan, di antaranya, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
"Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 persen,” ujarnya.
LKPP, imbuh Yuli, menyambut baik digelarnya APN 2023 yang melibatkan pihak swasta, memberikan panggung kepada pihak swasta untuk mengekspose produk-produknya. Sementara di sisi lain, katanya, para pengguna anggaran juga bisa melihat-lihat dan bertanya mengenai produk-produk yang akan dibelinya.
Ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai pemicu untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” imbuhnya.
Atas ekspektasi inilah, pihaknya merespon dengan menyiapkan instrumen digitalisasi PBJ melalui integrasi sistem PBJ agar lebih mudah-cepat, transparan dan menjangkau akses pasar lebih luas.
Yuli mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan new platform katalog yang harapannya dapat segera diresmikan tahun ini.
Senada dengan LKPP, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023.
Suhajar menambahkan, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo memastikan apakah pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran.
Suhajar juga menekankan bahwa filosofi PDN, mengacu APBD yang angkanya sekitar Rp1.200 triliun, yang mana kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten, yakni sekitar Rp700 triliun.
“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60 persen PDN, maka ada perputaran sekitar Rp200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” pungkasnya.
Baca juga: Apkasi ajak produsen masuk pengadaan pemerintah lewat APN 2023
Baca juga: Kadin-Apkasi gelar IIWTT Forum hadirkan solusi pengelolaan sampah
Baca juga: Apkasi luncurkan AOE 2024 promosikan komoditas unggulan daerah
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
