"Kami berkomitmen untuk terus melayani perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami praktik-praktik berbahaya. Kami juga mengawal untuk terus meningkatkan kesehatan perempuan dan reproduksinya, serta mendampingi perempuan agar terhindar dari kekerasan berbasis gender," kata Ade saat ditemui usai acara pelantikan pengurus IBI periode 2023-2028 di Jakarta, Rabu.
Ia juga menegaskan peran bidan selama ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan, sehingga dengan dilantiknya pengurus IBI yang baru ini, peran bidan di fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya kepada perempuan akan terus dikuatkan.
"Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan 82 persen pelayanan kepada perempuan itu diberikan oleh bidan, mulai dari sebelum hamil, masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, hingga anak pra-sekolah, bahkan kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupannya itu menjadi lingkup asuhan bidan," ujar dia.
Baca juga: Epidemiolog: Peran bidan sangat krusial dalam pelayanan kesehatan
Ia mengatakan bahwa IBI akan terus memberikan pendampingan dan dukungan psikologis terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengalami praktik-praktik berbahaya.
"Kami dengan Kemenkes di Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia saat ini fokus untuk sosialisasi terhadap pencegahan pemotongan kelamin perempuan atau genital mutilation," ucap Ade.
Ia melanjutkan IBI juga bekerja sama dengan Kongres Ulama Indonesia untuk menyosialisasikan pentingnya melindungi kesehatan reproduksi perempuan di pesantren-pesantren.
"Kami butuh dukungan semua pihak, tentunya kami juga akan terus menguatkan kolaborasi untuk mendukung transformasi kesehatan di Kemenkes, sepanjang itu untuk peningkatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia," tuturnya.
Saat ini, jumlah bidan tahun 2023 yang terdaftar di kartu tanda anggota (KTA) daring PP IBI ada 400.000 di seluruh Indonesia, sehingga kami mendorong Kemenkes untuk mendayagunakan penempatan bidan di desa demi mendukung transformasi kesehatan dalam meningkatkan layanan primer melalui posyandu prima.
Baca juga: IBI: Transformasi layanan primer perkuat peran bidan di garda terdepan
"Posyandu primer akan digalakkan kembali, sementara kita tahu jumlah bidan di desa saat ini sudah berkurang. Untuk itu, kita mendorong Kemenkes, khususnya Direktorat Perencanaan dan Penyediaan Tenaga Kesehatan untuk menempatkan kembali bidan-bidan yang bertugas di desa dalam rangka mendukung transformasi kesehatan di posyandu primer," katanya.
Menurut dia rencananya di setiap posyandu primer akan ditempatkan satu bidan dan satu perawat guna mengantisipasi jumlah bidan di desa yang belakangan berkurang.
"Kami juga bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta stunting dengan program tim pendamping keluarga, di mana bidan akan menjadi koordinator dalam tim ini," ujarnya.
Sebelumnya, pada Oktober 2023 telah dilakukan serah terima jabatan Ketua IBI. Ketua IBI periode 2018-2023 Emi Nurjasmi menyerahkan jabatan kepada Ketua IBI periode 2023-2028 Ade Jubaedah.
Baca juga: Menkes minta profesionalitas bidan terus ditingkatkan
Pelantikan pengurus IBI periode 2023-2028 mengangkat tema satukan langkah dalam mendukung transformasi kesehatan melalui penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
