"Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi KSAD. Selain memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, KSAD memiliki peran penting untuk membantu Panglima TNI dalam menjaga netralitas para personel TNI, khususnya di lingkungan Angkatan Darat," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, TNI sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik.
"Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," sebutnya.
Baca juga: Anggota Komisi I harap KSAD baru tak terpengaruh tekanan politik
Bamsoet menjelaskan bahwa keterlibatan TNI juga sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung pada gerakan terorisme.
Menurut ia, berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter pada era modern seperti saat ini telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi maupun diantisipasi.
"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis, antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme," tuturnya.
TNI AD, lanjut Bamsoet, juga harus siap menghadapi ancaman keamanan nontradisional yang menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber.
Baca juga: Kasad tak mau muruah institusi dipertaruhkan di Pemilu 2024
Bamsoet kemudian menyinggung persoalan di dalam negeri, yakni resistensi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.
"Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan Polri, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tambahnya.
Bamsoet pun mendukung pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD, yang dinilainya memiliki kualifikasi rekam jejak mumpuni untuk memimpin matra TNI AD, di antaranya pernah menjadi Komandan Paspampres (2018-2020), Panglima Kodam IX/Udayana (2020-2022), dan Panglima Kostrad (2022-2023).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11) siang.
Dengan pelantikan itu, Maruli mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat menjadi jenderal, sebagaimana surat Keputusan Presiden nomor 104/TNI tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.
Baca juga: Sederet PR menanti “Bapak Air” Jenderal Maruli Simanjuntak
Baca juga: KSAD: Keamanan di Papua bukan hanya tanggung jawab TNI
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
