Beblawi mengaku tetap mempertimbangkan pembentukan pemerintahan sementara setelah penggulingan Presiden Mohamed Moursi oleh kudeta militer pekan lalu.
"Saya tak melihat hubungan politik jika seseorang dari Partai Kebebasan dan Keadilan (Ikhwanul Muslimin), bila dia memang layak maka dia akan dipertimbangkan," kata Beblawi kepada AFP. "Saya mempunya dua kriteria untuk pemerintahan mendatang. Efisiensi dan kredibilitas."
Media negara melaporkan Beblawi akan menawari Ikhwanul sejumlah pos dalam pemerintahan baru.
Tawaran ini ditolak Ikhwanul yang menuntut pemulihan kembali Moursi. "Kami tak berhubungan dengan pemberontak. Kami menolak semua hal yang datang dari kudeta ini," kata juru bicara Ikhwanul Muslimin Tareq al-Morsi kepada AFP.
Beblawi sendiri mengaku belum menemukan menteri-menteri yang potensial. "Sejauh ini saya belum mendekati siapa-siapa," kata Beblawi seraya menjelaskan dia ingin menentukan kandidat-kandidat terbaik sebelum menawarinya bergabung dalam pemerintahannya.
"Saya belum menanyai siapa pun karena saya ingin jelas siap yang ingin saya dudukkan dalam pemerintahan," sambung dia.
Penggulingan Moursi pada 3 Juli lalu telah memecah Mesir begitu dalam dan memicu gelombang bentrok berdarah.
Pemerintah Beblawi ingin bertahan sampai pemilu tahun depan yang kemugkinan diselenggarakan pada musim panas.
Pemerintah baru dituntut mengatasi perekonomian negerinya yang sangat tergantung kepada bantuan luar negeri dan samakin memburuk selama satu tahun pemerintahan Moursi.
Beblawi (76), ekonom terkemuka, sebelumnya menjabat menteri keuangan dan wakil perdana menteri di bawah pemerintahan militer sementara setelah jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada awal 2011.
Dia mundur setelah tentara menindas demonstrasi Kristen Koptik pada Oktober 2011 yang menewaskan 20 warga Kristen.
Sebagai menteri keuangan, Beblawi berhasil membujuk militer untuk menerima pinjaman Dana Moneter Internasioanl untuk memulihkan kepercayaan investor, namun negosiasi utang ini terhenti di bawah era Moursi dan menjadi kabur setelah Moursi menunda reformasi ekonomi yang memang tidak populis ini, termasuk menaikkan pajak dan memangkas subsidi bahan bakar.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
