Pertama, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Kedua, pelebaran dan pengerukan alur sungai. Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis bagian huluMedan (ANTARA) - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Basarin Yunus Tanjung mengatakan dokumen pemetaan risiko bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana.
"Kajian pemetaan resiko ini menjadi penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana," ujarnya di Medan, Minggu.
Ia menjelaskan pemetaan risiko bencana oleh BNPB merupakan panduan bagi kabupaten/kota untuk mengelola DAS Asahan Toba serta mempertahankan daya dukung DAS dengan kondisi lahan, kualitas, kuantitas, kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah yang berfungsi sebagaimana mestinya.
"Oleh karena itu pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba sangat bermanfaat dan bersifat strategis bagi Pemprov Sumut serta 10 pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengendalian DAS lebih baik di masa mendatang, sehingga dapat mengurangi resiko bencana di sepanjang DAS," kata Basarin.
Sebelumnya BNPB RI menyerahkan dokumen pemetaan risiko bencana DAS Asahan kepada Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di provinsi itu meliputi Kabupaten Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, dan Kota Tanjung Balai.
Baca juga: BNPB: Pemetaan risiko bencana DAS Asahan prioritas nasional
Basarin menyampaikan lima poin penting yang menjadi arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin untuk 10 pemkab/pemkot dalam menindaklanjuti dokumen pemetaan resiko bencana DAS Asahan itu.
"Pertama, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Kedua, pelebaran dan pengerukan alur sungai. Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis bagian hulu," ujarnya.
Lalu, kata dia, sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman konservasi tanah dan rehabilitasi hutan dan lahan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan yang terakhir bupati/wali kota yang berada di wilayah DAS Asahan – Toba dapat mengimplementasikan pemetaan resiko bencana ini menjadi sebuah kebijakan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengatakan kajian DAS Asahan Toba merupakan kajian yang melewati sembilan kabupaten dan satu kota terkait resiko terhadap banjir bandang dan longsor.
Baca juga: Basarnas terus cari 12 orang hilang akibat banjir bandang Humbahas
"Ini merupakan salah satu pintu masuk memahami risiko, terutama di sembilan kabupaten dan satu kota tersebut yaitu daerah yang memang menjadi kawasan prioritas nasional untuk Asahan Toba di RPJMN 2022-2024," ujarnya.
Menurutnya, DAS Asahan juga menjadi destinasi wisata yang cukup penting baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dan untuk berbagai kegiatan olahraga risiko sedang dan tinggi.
"Untuk itu kita perlu mengetahui apa yang menjadi ancaman. Dokumen ini menjadi pintu masuk untuk melaksanakan kegiatan upaya mitigasi dan pencegahan bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk perencanaan," katanya.
Ia berharap kajian risiko ini dapat menjadi dokumen dan bermanfaat dan berdaya guna serta mengarusutamakan penanggulangan bencana di RPJMD dan tata ruang di daerah.
"Khususnya yang terkait dengan OPD sektor-sektor lain, termasuk lingkungan hidup, PUPR, dan seterusnya. Jadi BPBD di sini jadi koordinator sistemnya," ujar Raditya.
Baca juga: Gubernur minta BPBD mitigasi bencana usai banjir bandang di Humbahas
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
