“Kita perjuangkan, kita selamatkan hutan Aceh melalui hutan adat mukim”, kata Tgk Malik Mahmud Al Haytar, di Banda Aceh, Kamis.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan delapan SK penetapan hutan adat mukim Aceh seluas 22.549 hektare.
Tgk Malik menyampaikan, meskipun delapan hutan adat telah resmi diakui. Kedepannya, masih perlu perjuangan untuk mendorong pemerintah menetapkan hutan adat mukim di wilayah permukiman lainnya di Aceh.
Menurut dia, hal itu karena hutan adat Aceh masih memiliki tutupan hutan yang baik, sehingga perlu dijaga dan diselamatkan.
"Salah satu upaya kita dengan terus mendorong pemerintah melakukan penetapan hutan adat mukim," ujarnya.
Baca juga: Indonesia sampaikan upaya pengembangan hutan adat di COP28
Sementara itu, Staf khusus Wali Nanggroe Aceh, Rustam Effendi menuturkan, keberhasilan penetapan hutan adat mukim tersebut perlu dibarengi dengan penguatan lembaga pemerintahan mukim di Aceh.
Lembaga Wali Nanggroe, lanjutnya, terus berupaya agar lembaga mukim di Aceh hidup dan bermarwah kembali seperti masa dulu.
"Pemerintahan Mukim dan keistimewaan Aceh perlu terus kita jaga dan kuatkan. Ini kebanggaan dan marwah Aceh," kata Rustam.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris PRHIA USK yang juga ketua tim peneliti hutan adat Aceh, Teuku Muttaqin Mansur mengucapkan terima kasih kepada Wali Nanggroe Aceh atas dukungan dan kontribusinya terhadap penetapan hutan adat mukim di Aceh.
Dirinya berharap, kedepannya Pemerintah Indonesia berkenan untuk menetapkan lagi 122.000 hektare yang telah diidentifikasi layak menjadi hutan adat mukim.
"Mohon berkenan perjuangan ini diteruskan dan mohon berkenan Wali Nanggroe mendukung upaya ini ke Pemerintah Pusat," kata Teuku Muttaqin.
Baca juga: Wagub: SK Masyarakat Hukum Adat Rungan wujud komitmen Pemprov Kalteng
Baca juga: KLHK: Masyarakat adat berhak mendapat manfaat dari perdagangan karbon
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
