"Keterbatasan APBN dalam membiayai proyek pembangunan perkotaan memantik ide dan inovasi cawapres dalam mencari solusi pembiayaan yang mudah, cepat dan berdampak luas bagi peningkatan ekonomi, sosial dan kesehatan di masyarakat yang tinggal di perkotaan," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Menurutnya cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemukiman di perkotaan hampir mencapai 70 persen seiring dengan arus urbanisasi dan pemekaran daerah, sehingga perlu adanya regulasi dan penyiapan infrastruktur pada beberapa hal.
"Seperti fasilitas transportasi umum terus ditingkatkan untuk mengurangi masalah kemacetan dan polusi udara, kemudian penumpukan sampah sebaiknya dikurangi dan dikelola dengan cara sistem pemilahan, pengurangan dan pengolahan yang tersistem," tuturnya.
Cawapres nomor urut 1 juga menyampaikan pembangunan perkotaan harus merata sehingga memungkinkan muncul daerah perkotaan baru dengan membangun akses pendidikan, kesehatan dan transportasi publik yang nyaman dan aman.
Selain itu, pembiayaan pembangunan perkotaan didapat dengan cara mempermudah kegiatan bisnis dan arus investasi baik dari luar maupun domestik (swasta).
"Cak Imin juga menegaskan bahwa pusat pertumbuhan tidak hanya fokus pada IKN, namun harus ada upaya pemerataan di sekitar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial," katanya.
Sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat menyampaikan beberapa poin terkait dengan isu perkotaan yakni peningkatan penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak.
Kemudian wilayah perkotaan sebaiknya ditunjang dengan sistem digitalisasi yang mewadahi, pembebasan biaya transportasi umum untuk wilayah perkotaan yang kecil dan pembiayaan pembangunan perkotaan tidak harus dari APBN namun bisa bersumber dari APBD dan CSR.
Sedangkan cawapres Mahfud MD menilai bahwa pembangunan perkotaan perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan melalui pembangunan perencanaan wilayah dengan potensi yang ada.
"Regulasi dan penegakan hukum perlu diperkuat dalam pelaksanaan tata kota dan wilayah seluruh Indonesia, kemudian sumber pembiayaan dalam pembangunan wilayah kota dan perkotaan dapat bersumber dari non-APBN dan inovasi pembiayaan yang lainnya.
"Pak Mahfud juga menilai bahwa pembangunan wilayah perkotaan sebaiknya diprioritaskan pada sektor strategis yang memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 November 2023.
Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Selepas debat pertama antarcapres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.
Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Baca juga: Ganjar teringat debat Pilpres 2019 saat Gibran pakai akronim SGIE
Baca juga: TKN: Penampilan Gibran dalam debat berhasil balikkan persepsi publik
Baca juga: Muhaimin sebut kata investasi 17 kali dalam debat cawapres
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
