Saya ingin pada tahun 2024, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih.
Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4,34 triliun kepada 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov setempat.

"APBD Kepri 2024 sebesar Rp4,34 triliun, terdiri dari komponen pendapatan sebesar Rp4,21 triliun, belanja Rp4,34 triliun dan pembiayaan Rp92,05 miliar," kata Gubernur Ansar Ahmad saat penyerahan DPA APBD 2024, di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar meminta kepada seluruh kepala OPD Pemprov Kepri setelah DPA diterima agar mempercepat proses administrasi, seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, dan Bendahara Pengeluaran.

Selain itu, juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

"Saya ingin pada tahun 2024, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih," ujar Ansar.

Ia turut mengingatkan kepada kepala OPD dan jajaran supaya dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan ialah bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepri.

Penyerahan DPA 2024 juga sejalan dengan penandatanganan perjanjian kerja antara Gubernur Ansar dan seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

"Artinya melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kita semua berjanji dan berkomitmen mewujudkan sekaligus mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kepri 2021-2026," kata Ansar.

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara melaporkan rincian dari masing-masing komponen APBD Kepri 2024, terdiri dari pendapatan yang berasal dari PAD sebesar Rp1,79 triliun, meliputi pajak daerah sebesar Rp1,54 triliun, retribusi daerah sebesar Rp18,65 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp26,50 miliar.

"Kemudian lain-lain PAD yang sah sebesar Rp200,89 miliar, pendapatan transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,42 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah badan/lembaga/organisasi dalam negeri sejumlah Rp1,32 miliar," kata Sekda Adi Prihantara.

Adapun besaran masing-masing pagu anggaran dari setiap OPD Pemprov Kepri, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1,08 triliun.
2. Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSKJK Engku Haji Daud) Rp379,33 miliar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan (PUPRP) Rp166,10 miliar.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rp268,73 miliar.
5. Dinas Perhubungan Rp48,49 miliar.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Rp34,50 miliar.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dukcapil Rp43,24 miliar.
8. DP3AP2KB sebesar Rp25,59 miliar.
9. Dinas Sosial Rp29,72 miliar.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rp28,97 miliar.
11. Dinas operasi UKM Rp22,51 miliar.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp14,89 miliar.
13. Dinas Kebudayaan Rp23,30 miliar.
14. Dinas Pemudan dan Olahraga (Dispora) Rp46,70 miliar.
15. Dinas KP2KH Rp43,40 miliar.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rp39,35 miliar.
​​​​​​​17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp20,15 miliar
18. Dinas ESDM sebesar Rp37,11 miliar.
19. Dinas Pariwisata sebesar Rp27,83 miliar.
20. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp73,29 miliar.
21. Disperindag Rp25,21 miliar.
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Rp35,34 miliar.
23. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp128,60 miliar, BKAD Rp826,45 miliar.
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rp182,98 miliar.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp11,80 miliar.
26. BKD dan Korpri Rp16,55 miliar,
27. Sekretariat Daerah Rp394,12 miliar.
28. Sekretariat DPRD Rp156,82 miliar.
29. Inspektorat Daerah Rp43,10 miliar.
30. Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Rp24,61 miliar.
31. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp8,89 miliar.
32. BPSDM Rp14,92 miliar.
33. Badan Penghubung Daerah Rp18,55 miliar.
Baca juga: Pemprov Kepri lakukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp80 miliar
Baca juga: DPRD dan Pemprov Kepri sahkan APBD 2024 sebesar Rp3,428 triliun

Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024