Kalau kesehatan dan pendidikan tidak baik akan repot. Itu perlu diantisipasi dengan dana desaJakarta (ANTARA) - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Sofyan Sjaf menilai penggunaan dana desa ke depan harus berfokus pada kesehatan dan pendidikan agar dapat memaksimalkan bonus demografi.
"Kalau kesehatan dan pendidikan tidak baik akan repot. Itu perlu diantisipasi dengan dana desa," ujar Sofyan Sjaf dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir relatif cukup, pemerintah harus melihat variabel-variabel pembangunan lain seperti pelayanan dasar.
"Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses lima bidang kesejahteraan rakyat (kesra), di antaranya bidang sandang, pangan, dan papan, serta bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelayanan dasar harus menjadi sorotan penting kalau kita ingin memperbaiki negara," kata Sofyan Sjaf yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB itu.
Maka itu, lanjut dia, pembangunan data yang akurat sangat penting dalam penggunaan dana desa agar maksimal dalam menyambut bonus demografi sehingga tidak masuk dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Baca juga: Presiden: Rp539 triliun dana desa diserap untuk pemerataan pembangunan
Baca juga: Menangkap peluang bekerja di luar negeri hadapi bonus demografi
Apalagi, kata dia, pemerintah akan menambah nilai dana desa guna mendorong pembangunan desa.
"Penambahan dana desa memang dibutuhkan. Maka yang terpenting dilakukan adalah menyediakan data presisi, data akurat bagi siapa yang menjadi sasaran bagi pembangunan desa. Substansi pembangunan itu menyasar pada subjek manusianya," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Senin (8/1) menyampaikan bakal menaikkan dana desa yang akan diterima seluruh desa di Indonesia jika desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
"Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik," kata Presiden.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan pemanfaatan dana desa tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan.
"Dana desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," ujarnya.
Baca juga: Mendes PDTT: Pemanfaatan dana desa tidak keluar dari prioritas
Baca juga: Jokowi temui kepala desa se-Kabupaten Serang
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
