“KUR yang kami subsidi itu KUR yang senilai Rp25 juta,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di sela diskusi UMKM Kelana Nusantara di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan melalui subsidi itu Pemkab Badung mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp27 miliar.
Ada pun subsidi KUR itu, kata dia, Pemkab Badung menanggung biaya provisi, administrasi dan menanggung bunga KUR yang mencapai enam persen per tahun.
“Jadi masyarakat (debitur) itu hanya bayar pokok (pinjaman) saja,” imbuhnya yang diberikan selama dua tahun.
Suiasa menambahkan subsidi itu diberikan kepada debitur UMKM yang mengakses kredit maksimal Rp25 juta.
Suiasa menyebutkan subsidi itu merupakan program baru pada 2024 sebagai salah satu bentuk meningkatkan usaha UMKM setelah terdampak pandemi COVID-19.
“Skema ini baru tahun ini karena ini bagian inovasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan apabila skema tersebut lancar maka tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan kembali baik dari segi subsidi atau nilai KUR.
Berdasarkan data pada laman KURBali.com yang dikelola oleh Pemprov Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali, penyaluran KUR di Pulau Dewata dilaksanakan oleh 18 bank, baik bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum daerah yakni BUMD, Bank BPD Bali.
Bank BPD Bali misalnya mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp1,72 triliun selama Januari hingga Desember 2023 atau melampaui realisasi pada 2022 mencapai Rp1,3 triliun.
Sedangkan untuk target penyaluran KUR BPD Bali pada 2024 mencapai Rp2 triliun.
Selain subsidi KUR, Pemkab Badung juga menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku UMKM dengan target awal 100-200 pelaku usaha.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Sucofindo karena mereka diberikan kewenangan oleh pemerintah dan siap bersinergi dengan kami,” katanya.
Baca juga: Subsidi marjin KUR tak akan dibayar ke bank jika minta agunan ke UMKM
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
