"Visi presiden untuk reformasi birokrasi dinilai penting dalam pembangunan negara karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik," kata Chandra Wijaya di UI Depok, Jumat.
Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud jika birokrasi tumpang tindih dan pelayanannya masih berbelit-belit. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terhambat jika sumber daya manusia kurang kompeten.
Terkait dengan perubahan budaya kerja, ada tiga alasan utama generasi milenial sering berganti pekerjaan, yaitu gaji lebih besar, pekerjaan lebih memuaskan, dan peluang pengembangan karier lebih baik.
Menurut dia, keberadaan dan jumlah ASN milenial yang kini dominan, menuntut adanya perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel, mengutamakan work-life balance, serta membangun hubungan berbasis jejaring (network).
Oleh karena itu katanya transformasi birokrasi diperlukan.
Untuk melancarkan upaya transformasi birokrasi, pemerintah perlu melakukan transformasi digital melalui berbagai kebijakan.
Akan tetapi, proses transformasi tersebut belum optimal karena beberapa isu utama, seperti integrasi data, interoperabilitas sistem, literasi digital, jaringan internet, dan cyber security.
Sementara itu Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Prof Agus Pramusinto mengatakan birokrasi menjadi kendaraan dan jantung.
Namun, katanya, digitalisasi sering kali hanya diterjemahkan sebagai persoalan teknologi dan kita lupa bahwa yang menjadi persoalan adalah kultur pelayanan atau mindset layanan kita.
"Reformasi birokrasi harus dimulai dari pusat karena problem terbesar ada di pusat, sementara daerah akan meniru," katanya.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
