Kami berupaya mendorong pemanfaatan produk lokal. Selain itu, produk lokal juga merupakan program dari pusat untuk daerahYogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan produk lokal dari 98.408 industri kecil menengah di provinsi ini berkontribusi 11,78 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tahun 2023.
Sultan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan IV Tahun 2023 di Gedhong Pracimasana Komplek Kepatihan Yogyakarta, Kamis, menuturkan implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi DIY.
"Kami berupaya mendorong pemanfaatan produk lokal. Selain itu, produk lokal juga merupakan program dari pusat untuk daerah. Anggaran penggunaan produk lokal juga diharuskan minimal 40 persen untuk memenuhi belanja barang dan jasa dan sebagainya," kata Sultan.
DIY telah mengimplementasikan P3DN melalui Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
Sri Sultan menyampaikan hingga Triwulan III tahun 2023, industri pengolahan di wilayahnya telah tumbuh sebesar 4,56 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan memberikan andil sebesar 0,52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.
Baca juga: Sultan resmikan jalan Tawang-Ngalang Gunungkidul tumbuhkan ekonomi
Baca juga: Sultan minta petani Kulon Progo lakukan modernisasi alat pertanian
Sementara itu, sampai November 2023, nilai ekspor industri pengolahan DIY mencapai 38,6 juta dolar AS.
Pada 2023, Pemda DIY telah berkomitmen mengimplementasikan P3DN sebesar Rp1,5 triliun atau sekira 77,45 persen, business matching produk dalam negeri, serta memperkuat kinerja e-katalog lokal DIY yang melibatkan 16.662 produk barang/jasa lokal dari 806 penyedia barang/ jasa.
Selain itu, Pemda DIY juga melaksanakan monitoring dan evaluasi P3DN dan menginisiasi gerakan "Bangga Buatan Jogja".
Menurut Sultan, Pemda DIY menggalakkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, mengurangi beban biaya, meningkatkan standar kualitas pelayanan, serta meningkatkan pengalaman publik dalam menggunakan layanan.
"Kita ada arahan dari Departemen Perindustrian maupun BPKP tentang bagaimana manajemen dalam program daerah dan sebagainya untuk memperkaya wawasan ASN mengenai bagaimana memaksimalkan P3DN," ujar dia.
Baca juga: Pemda DIY pertahankan SAKIP predikat "AA" enam kali berturut-turut
Baca juga: Sultan HB X yakin digitalisasi transaksi keuangan mampu tingkatkan PAD
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
