Kami konsisten melakukan sinergi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali,Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB melakukan kunjungan ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mempelajari inovasi pemerintah daerah tersebut dalam hal mengendalikan inflasi.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB Berry Arifsyah Harahap melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Jumat, menjelaskan kunjungan ke Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas TPID NTB dalam menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali.
"Kami konsisten melakukan sinergi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali," katanya.
Baca juga: BI Jambi: Sinergi TPID dan Satgas Pangan harus berlanjut
Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten Tasikmalaya tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui pengembangan, pemahaman dan penyeragaman persepsi seluruh anggota TPID di Provinsi NTB.
Kabupaten Tasikmalaya beberapa kali berhasil meraih penghargaan TPID berprestasi dari Presiden RI Joko Widodo atas keberhasilan menekan inflasi.
Selain itu, Provinsi NTB dan Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang sama dari sektor pertanian, yakni sebagai "Lumbung Pangan" untuk wilayah sekitarnya.
"Hal itu lah yang menjadi alasan utama program peningkatan kapasitas tahun ini diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat," ucap Berry.
Untuk itu, TPID Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi pemateri pada pertemuan tersebut merupakan juara bertahan TPID Award 2023 untuk wilayah Jawa dan Bali.
Baca juga: Pemprov Kepri menyusun peta jalan pengendalian inflasi tahun 2024
Hadir sebagai narasumber Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Bambang Pramono dan Atep Dadi Sumardi.
Atep Dadi Sumardi menjelaskan bahwa terdapat beberapa program kerja unggulan yang dapat disesuaikan dengan Provinsi NTB.
Beberapa program tersebut, di antaranya pengembangan terpadu agribisnis khususnya untuk komoditas padi organik, telur ayam ras dan cabai melalui Program Mawaraharja yang mampu meningkatkan produktivitas komoditas tersebut.
Selain itu, terdapat tujuh faktor kunci keberhasilan dalam pengendalian inflasi, yaitu komitmen kepada daerah, optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan konsep pantahelix.
Ada juga pelaksanaan upaya kegiatan secara masif hingga mempunyai daya ungkit tinggi, konvergensi program kegiatan di setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pengendalian inflasi, inovasi kegiatan pengendalian inflasi, agribisnis, dan hilirisasi dan marketing.
"Kunci keberhasilan lainnya adalah dengan cara mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat, dan optimalisasi peran BUMD dalam pengendalian inflasi daerah," kata Atep.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama/Awaludin
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
