"Ini sangat menyedihkan dan mengkhianati demokrasi," kata Mardani Ali Sera di Padang, Sumatera Barat, Selasa.
Oleh karena itu, Mardani mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dan membongkar siapa dalang atau aktor intelektual dari dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota KPU Padang Sidempuan tersebut.
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT
Dalam kunjungannya ke Kota Padang, Mardani juga menyinggung soal dugaan pemotongan anggaran konsumsi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut dia, jika terbukti ada pemotongan anggaran konsumsi petugas KPPS maka perlu ditindaklanjuti sebab setiap petugas KPPS merupakan ujung tombak terselenggaranya pemilu dengan baik.
"Hak mereka (petugas KPPS) tidak boleh dikurangi," kata Mardani menegaskan.
Baca juga: Komisi II DPR minta Bawaslu ambil sikap tegas soal OTT anggota Bawaslu Medan
Terpisah, anggota KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan lembaganya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum anggota KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring OTT.
"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum anggota KPU Padang Sidempuan tersebut," ujar Parsadaan.
Ia mengatakan seluruh anggota KPU mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.
"Yang jelas, dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.
Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum anggota KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon anggota legislatif di daerah itu.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
