Undang-undang itu tidak akan pernah sempurna terlebih jika hukum yang diciptakan tidak ada penerapannya. Variabelnya ada pada manusianya sendiri apakah mau menerapkan peraturan itu dan tentu saja pengawasannya yang terpadu."Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) Haris Azhar mengatakan, terdapat kendala beragam kepentingan saat pihaknya mengadukan permasalahan hak asasi manusia ke parlemen.
"Permasalahan HAM yang kami adukan sering terbentur berbagai kendala. Mekanismenya terlalu bersifat politis dan tidak bersifat penegakkan HAM," kata Haris di Jakarta, Senin.
Dia menengarai para legislator lebih sering menggunakan logika politik bukan penegakan hak asasi manusia (HAM).
"Memang banyak politisi yang ahli dalam permasalahan HAM tapi terkadang tidak bergerak cepat dalam menangani permasalahan HAM seperti konflik sosial," kata dia.
Ia mengakui pernah mengadukan permasalahan HAM akan tetapi tindak lanjutnya lambat.
"Saya pikir DPR terlalu berkutat pada pembuatan regulasi. Padahal produk yang mereka keluarkan sudah cukup untuk mengatur tentang HAM."
Haris Azhar lebih menekankan pentingnya penyelenggaraan negara untuk penerapan dan pengawasan regulasi.
"Undang-undang itu tidak akan pernah sempurna terlebih jika hukum yang diciptakan tidak ada penerapannya. Variabelnya ada pada manusianya sendiri apakah mau menerapkan peraturan itu dan tentu saja pengawasannya yang terpadu," katanya menjelaskan.
Baginya, hukum di Indonesia di atas kertas sudah mengatur masyarakat secara baik dan tidak bisa diciptakan sempurna. Terdapat aspek lain yang bisa membuatnya lebih baik yaitu pelaksanaan hukum dan infrastrukturnya.
"Penyempurnaan hukum itu akan sulit karena dia itu ibarat air laut yang tidak memberikan penawar rasa haus. Justru setelah meminum air laut kita akan semakin merasakan haus," kata dia. (A061/Z002)
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
