"Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah ini dari BPS juga sudah menyampaikan pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak bapak untuk memperbaiki kesenjangan ini dan bagaimana caranya?" kata Ganjar yang melontarkan pertanyaan pada capres nomor urut dua, Prabowo Subianto di segmen lima debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim yang disebut Ganjar tersebut?
Penjelasan
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, mengatakan hingga 2019 di Indonesia terdapat 94 juta orang dewasa tidak dapat mengakses internet melalui perangkat seluler dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki akses ke internet broadband tetap.
Hampir 80 persen dari mereka yang tidak terhubung tersebut tinggal di daerah pedesaan non-metro di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, yang merupakan tiga pulau terpadat di Indonesia. Selain itu, 60-70 persen orang Indonesia yang tinggal di wilayah timur Indonesia tidak terhubung secara memadai karena kualitas layanan yang bervariasi.
Menurut Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, anak muda memiliki kemungkinan sepuluh kali lebih tinggi untuk memiliki akses internet seluler dibandingkan dengan warga lanjut usia.
Hampir separuh orang dewasa di Indonesia tidak memiliki ponsel yang mendukung internet, seperti smartphone sebelum pandemi COVID-19, karena masih tidak terjangkau bagi banyak orang.
Bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi, kemungkinan untuk terhubung lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya terbatas pada jenjang pendidikan menengah pertama atau kurang.
Di sisi lain, individu dari keluarga berpendapatan rendah memiliki kemungkinan tiga kali lebih kecil untuk memiliki akses internet dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam keluarga paling makmur.
Kesenjangan digital yang dialami masyarakat Indonesia pun, berpengaruh pada kehidupannya dalam beberapa hal, yaitu akses terhadap informasi dan pengetahuan, akses terhadap layanan publik, pendidikan, perekonomian, serta partisipasi dalam dan politik.
Ketidaksetaraan ini memperkuat disparitas atau perbedaan sosial-ekonomi negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka juga memperlebar kesenjangan sosial karena peluang diraih oleh mereka yang memiliki akses internet tetapi tidak oleh mereka yang mungkin paling membutuhkannya. Mengatasi tantangan ini akan sangat penting untuk memberikan manfaat ekonomi digital bagi semua.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.***
Baca juga : Wapres: Ketimpangan digital perlu diatasi bersama negara-negara ASEAN
Baca juga : Celios sayangkan cawapres tak bahas ketimpangan digital di debat
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
