Bawaslu klarifikasi tujuh pegawai Dinkes Bengkulu terkait netralitas

 

"Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap PNS, PTT dan pejabat terkait di Dinas Kesehatan setempat, termasuk peserta pemilu bersangkutan yang ditemukan bahan kampanye di lingkungan Kantor Dinkes Kota Bengkulu," kata Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Sabtu.

 

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan pada temuan bahan kampanye di lingkungan kantor Dinkes Kota Bengkulu.

 

"Kemudian kita akan melakukan kajian, yang jelas dugaan pelanggaran netralitas ASN karena ada pegawai negeri Sipil yang diduga terlibat dan berdasarkan kajian tersebut ada kemungkinan ada tindak pidana pemilu," terang dia.

Ahmad menegaskan, proses dugaan pelanggaran kampanye tersebut akan terus berlanjut meskipun pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari telah dilakukan.

Pada 31 Januari 2024  pegawai ASN yang dimintai klarifikasi terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes dan dua ASN lainnya.

 

Setelah meminta klarifikasi terhadap ketiganya, Bawaslu Kota Bengkulu terus melakukan klarifikasi kepada pegawai ASN lainnya di lingkungan Dinkes hingga 14 hari ke depan.

 

"Yang jelas untuk pegawainya berdasarkan keterangan akan terus kita dalami artinya siapa yang mendapatkan bahan kampanye tersebut masih berjalan termasuk hari ini mulai dari Kepala Dinas telah melakukan klarifikasi," sebutnya.

Hingga saat ini terkait temuan di Dinkes Kota Bengkulu terkait pelanggaran netralitas ASN, namun berdasarkan kajian kedepannya kemungkinan ada pelanggaran lainnya.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.