"Kita harus lebih bersungguh-sungguh dan jangan pernah ragu untuk beraksi secara lebih nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika tidak, kami khawatir, kita akan semakin kedodoran dalam memacu kembali pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu.
Menurut dia, pemerintah tak perlu ragu mengobral insentif, terutama untuk pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, agar lebih banyak lagi investasi masuk ke wilayah tersebut.
Bobby mengatakan nilai tukar rupiah yang merosot dan pertumbuhan ekonomi yang melambat bukan alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur, karena semakin lama pemerintah menunda, maka semakin turun daya saing Indonesia.
Bobby mengatakan lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, bahkan belum melihat perubahan mendasar Indonesia dalam infrastruktur, korupsi, serta politik, kendati telah memasukkan Indonesia dalam peringkat "investment grade" (BBB-).
"Fitch Ratings memperkirakan dalam satu atau dua tahun ke depan peringkat Indonesia akan tetap di BBB- atau stable outlook," katanya.
Selain itu laporan tahunan "The Global Competitiveness Report 2012-2013" yang diterbitkan oWorld Economic Forum (WEF) belum lama ini, kutip dia, hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 144 negara, padahal tahun lalu Indonesia berperingkat 46.
"Di antara negara-negara ASEAN, kita hanya di posisi ke empat setelah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya masalah infrastruktur yang belum beres di Indonesia," kata Bobby.
Padahal, anggaran pembangunan infrastruktur naik dari Rp174,9 triliun pada APBN-P 2012 menjadi Rp201,3 triliun tahun ini atau sekitar 11,9 persen dari total pelanja negara Rp1.683 triliun. "Pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran belanja negara untuk membangun infrastruktur tahun ini," ujarnya.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
