KI DKI dan Disdik gencarkan keterbukaan informasi publik di sekolah

 

"Kami dan KI DKI Jakarta akan menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi seluruh sekolah (SMP dan SMA) di DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo di Jakarta, Selasa.

Purwosusilo menyebut sosialisasi nantinya berperan sebagai upaya pencerahan pentingnya keterbukaan informasi. Sehingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta membutuhkan masukan agar layanan informasi publik di Suku Dinas (Sudin), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan satuan pendidikan di setiap wilayah dapat menjadi lebih baik.

Selain itu, Purwosusilo berharap kehadiran KI DKI akan memberikan pencerahan sehingga dapat menjadi evaluasi untuk memperbaiki tata kelola informasi yang implementasi di sekolah. Sehingga segala informasi dapat tersampaikan lebih awal.

Sementara itu, Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali  mengapresiasi komitmen tinggi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

"Komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan dengan sambutan seluruh jajaran yang sigap dan responsif. Hal ini kami apresiasi sebagai Badan Publik Informatif," ucap Aang.

Aang juga menyebut dari hasil e-monev di 2023 sebanyak 234 badan publik, telah memetakan sektor badan publik, terutama badan publik yang kurang dan tidak informatif melalui metode sosialisasi atau bimbingan teknis.

Adapun sektor pendidikan masih semacam sampel yang di rekomendasikan Dinas Pendidikan. Dari analisa tersebut, menurut Aang, pentingnya memastikan tiap sekolah agar meningkatkan komitmen tata kelola menjadi lebih baik lagi.

Monev juga menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan informasi menjadi informatif. Sehingga, menurut Aang, sebelum tahapan monev digelar, sosialisasi menjadi upaya kesiapan menuju monev di tahun 2024 lebih baik lagi.

KI DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI Jakarta memperkuat sinergi tata kelola layanan informasi publik pada 2024.

"Sebagai langkah awal kita membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk layanan di bidang pengawasan dan evaluasi secara digital (e-monitoring dan e-monev)," kata Aang Muhdi Gozali di Jakarta, Senin (4/3), saat melakukan audiensi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI terkait sinergi kedua instansi.

Aang menyebut kegiatan verifikasi dan klarifikasi (visitasi) dan bimbingan teknis (bimtek) ini merupakan bagian dari pengawasan (monitoring) terhadap badan publik di Jakarta.