Jakarta (ANTARA News) - Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menyatakan persetujuan terhadap langkah rasionalisasi yang hendak ditempuh manajemen BUMN Penerbangan itu, menyusul bakal diperolehnya suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp1 triliun. "Kalau dilakukan secara sukarela sehingga karyawan punya pilihan, kami setuju. namun jika dilakukan secara paksa atau menekan dengan beragam cara, kami tidak terima dan akan melawan," kata Ketua Bidang Humas Sekarga, Tomy Tampatty, saat dihubungi di Jakarta, Senin. Penegasan itu disampaikan menanggapi pernyataan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, terkait empat langkah strategis yang ditempuh berbarengan diperolehnya bantuan pemerintah senilai Rp1 triliun itu. Emirsyah sebelumnya menegaskan, ada empat langkah yang harus dikerjakan manajemen seiring suntikan dana itu, yaitu pertama efisiensi biaya tahap awal antara 5-10 persen, kedua perampingan organisasi dan manajemen, ketiga rasionalisasi tenaga kerja, dan keempat pemberdayaan anak perusahaan serta pencarian mitra strategis. Menurut Tomy, pihaknya sudah mendengar manajemen akan melakukan rasionalisasi sekitar 900 karyawan dari 6000 total karyawan yang ada. Namun, Tomy juga mendesak agar pembenahan internal oleh manajemen tidak dilakukan secara parsial tetapi menyeluruh, termasuk kepada anak perusahaan. "Karena apa yang dilakukan Emirsyah saat ini adalah berada di tengah ketidakpercayaan karyawan (low trust)," katanya. Untuk itu, katanya, efisiensi tidak cukup hanya 5-10 persen, tetapi harus 30-50 persen. "Jika hanya sebesar itu (5-10 persen), hanya penghematan untuk foto copy yang menggunakan kertas bekas dan mematikan lampu saat jam istirahat," sambungnya. Dia juga sependapat adanya perampingan organisasi karena yang ada sekarang terlalu besar dan cenderung tumpang tindih. Contohnya, keberadaan Direktur Pemasaran dan Pelayanan yang visinya sama dan Direktur Operasi dan Teknik yang tidak beda tanggung jawabnya. "Kami sudah usulkan untuk dirampingkan menjadi hanya Direktur Niaga dan Direktur Operasi saja," katanya. "Emirsyah kami lihat hanya jago keuangan bukan di bisnis airline secara umum. Padahal dalam situasi seperti ini, diperlukan pemimpin yang jago dua-duanya," katanya. Utang Garuda kepada kreditor saat ini mencapai sekitar 791 juta dolar AS, sebanyak 510 juta dolar AS utang ke Export Credit Agency (ECA), 130 juta ke pemegang surat utang (promissory notes), dan sisanya kepada Bank Mandiri dan PT Angkasa Pura II. Garuda juga tidak sanggup bayar utang sebanyak 55 juta dolar AS kepada kreditor pemegang surat utang yang berbasis di Singapura, yang jatuh tempo akhir Desember 2005. Manajemen Garuda bersama pemerintah pada akhir Juli 2006 telah bertemu dengan ECA di London untuk negosiasi penjadwalan utang, namun hingga kini belum ada keputusan final.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006