Dikutip dari keterangan tertulis BSKDN yang diterima di Jakarta, Rabu, pada tahun 2024, terdapat lima daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik, baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyugo dalam Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (19/3).
Ke depan, lanjut dia, daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lain terkait pengembangan inovasi.
Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan pada pilot project tahun ini, di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDes.
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” ujarnya.
Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya.
Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Sedangkan daerah yang dijadikan rujukan terkait aplikasi eBUMDes adalah Kota Denpasar.
Karena itu, dirinya meminta daerah-daerah penerapan pilot project untuk memberikan informasi mengenai karakteristik masing-masing agar dapat dilakukan penyesuaian terhadap tiga aplikasi tersebut.
“Kami berharap Ibu atau Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerahnya, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN” kata Yusharto.
Ia mengatakan, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi dan meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Ia pun berharap hasil atau output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi.
“Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita, tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah penerapan,” pungkasnya.
Baca juga: Kemendagri asistensi penguatan strategi kebijakan di 4 DOB Papua
Baca juga: BSKDN Kemendagri jajaki kerja sama dengan Universitas Inha Korsel
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
