Pemerintah jangan berhenti pada pengambilalihan Inalum sajaJakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah seharusnya tidak berpuas diri dan berhenti pada pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium tetapi melakukan langkah pemberdayaan hilirisasi.
"Pemerintah jangan berhenti pada pengambilalihan Inalum saja," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pemerintah seharusnya meneruskannya dengan membangun pablik pengilangan alumina untuk mengolah bauksit sebagai bahan baku di Inalum.
Selain itu, ujar dia, pihaknya juga mendukung ketegasan pemerintah yang berani untuk mengakhiri kerja sama antara konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Alumina (NAA) dalam pengelolaan PT Inalum.
"Secara strategis, Indonesia memang seharusnya berani mengakhiri kerjasama dengan NAA karena arah industri kita sudah mampu melakukan pengolahan alumnium yang berada dalam koridor kebijakan hilirisasi komoditas tambang," katanya.
Sesuai kontrak, ia mengingatkan bahwa kerja sama kedua belah pihak berakhir pada 31 Oktober.
Dengan penghentian kerja sama tersebut, lanjutnya, Indonesia juga dinilai harus mampu melakukan pengolahan aluminium sehingga mengurangi ketergantungan impor bahan baku Inalum.
Pemerintah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk pengembangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menyusul rencana pengambilalihan saham perusahaan itu dari Jepang.
"Setelah Inalum diambil 100 persen oleh pemerintah, akan jadi (BUMN) dan dibuat peraturan pemerintahnya," kata Menperin MS Hidayat yang menjadi ketua tim perunding dengan Jepang terkait Inalum di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/10).
Rencananya, lanjut dia, Jumat besok (25/10) kontrak pengakhiran kerja sama pengelolaan PT Inalum antara pemerintah dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA) akan ditandatangani. Pemerintah akan membayar 558 juta dolar AS untuk mengambilalih 100 persen saham Inalum dari NAA.
Saat ini saham Inalum sekitar 58 persen dikuasai NAA, sisanya 41 persen menjadi porsi pemerintah Indonesia.
"Menteri Keuangan butuh waktu sekitar lima hari untuk mentransfer uang tersebut," kata Hidayat.
Setelah pengambilalihan itu, lanjut dia, Inalum akan dikelola oleh direksi yang seluruhnya orang Indonesia. Selain itu, telah pula disiapkan rencana penambahan kapasitas produksi aluminium dari 250 ribu ton menjadi 450 ribu ton/tahun dalam 2--3 tahun ke depan.
(M040/N002)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
