Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membekali mahasiswa program peduli stunting lewat kolaborasi bersama tim pendamping keluarga (TPK) dan tim Percepatan penurunan stunting (TPPS).

"Libatkan mahasiswa untuk turut serta melakukan audit kasus stunting di lokus sasaran," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Boni pada kegiatan pembekalan program mahasiswa peduli stunting (Penting) bagi dosen pembimbing lapangan (DPL) kelompok kerja nyata (KKN) tematik stunting atau program pengabdian masyarakat lainnya yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta pada 18-20 Maret 2024.

"Dengan melibatkan mahasiswa, kegiatan ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan maupun mengurangi hambatan komunikasi dengan masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Kepala BKKBN: Lingkungan berpengaruh besar turunkan angka stunting

Baca juga: Kepala BKKBN: ASI harus sukses pada 1.000 hari pertama kehidupan


Ia juga mengemukakan program tersebut termasuk bagian rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting (Ran pasti), melalui identifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat mengatasi permasalahan di lokus sasaran, sekaligus sebagai perwujudan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Boni juga berpesan agar pada setiap kegiatan pendampingan yang dilakukan perguruan tinggi, bisa dipastikan untuk melakukan pengukuran atas capaian kegiatan, baik saat pendampingan maupun usai pendampingan.

"Jika memungkinkan, tindak lanjuti dengan pengiriman tim mahasiswa gelombang berikutnya pada lokus yang sama, sehingga pendampingan yang intensif dapat mencapai output berupa perubahan perilaku masyarakat mengenai pencegahan stunting," ucap Boni.

"Setelah selesai kegiatan pendampingan, upayakan untuk melakukan diseminasi hasil kegiatan pendampingan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan lokal, sehingga bermanfaat bagi perencanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut," imbuhnya.

Selain itu, perlu koordinasi teknis dengan organisasi perangkat daerah keluarga berencana (OPD KB) maupun pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan pendampingan oleh perguruan tinggi sejalan dengan program percepatan penurunan stunting yang ada di kabupaten/kota terkait.

"Susun laporan kegiatan dan kirimkan melalui Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk selanjutnya di-input melalui website monev penduduk.org, dengan demikian segala bentuk pendampingan tercatat dengan baik," tuturnya.

Kegiatan alternatif yang bisa dilakukan, menurutnya, bisa berupa sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat secara luring maupun daring selama 1-2 hari, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan maupun daya dukung yang memadai.

"Mengenai bentuk rencana aksi pendampingan, kami berharap perguruan tinggi yang terlibat dapat merencanakan sesuai dengan potensi sumber daya serta latar belakang keilmuan masing-masing mahasiswa yang turun ke lapangan," paparnya.*

Baca juga: Kepala BKKBN ingatkan pentingnya prakonsepsi ketimbang “pre-wedding"

Baca juga: Kepala BKKBN sebut calon pengantin mesti paham anatomi alat reproduksi

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024