Kabupaten Malaka NTT manfaatkan pangan lokal untuk cegah stunting

Jakarta (ANTARA) -

Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) bergotong royong untuk mengolah dan memanfaatkan pangan lokal demi mencegah stunting.

"Semua masyarakat Malaka baik petani, pegawai, atau pengusaha diwajibkan di rumah harus punya kebun untuk tanaman yang sekiranya bisa menghasilkan sayur dan buah. Kebunnya bisa menjadi asupan gizi tambahan bagi keluarga," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinad Un Muti dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Ferdinad saat mewakili Bupati Malaka untuk menerima kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo dalam rangka bakti sosial pelayanan KB di Kabupaten Malaka pada Kamis (21/3).

Ia mengemukakan, program yang digencarkan di Kabupaten Malaka tersebut yakni swasembada pangan, agama, adat, kualitas pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur (Sakti).

Meski berada di wilayah terluar Indonesia, semangat Malaka untuk mandiri dan mengoptimalkan bahan lokal juga tercermin dari kebijakan pemerintah daerah setempat dalam upaya menurunkan stunting.

"Kaitannya dengan program KB, masuk dalam poin-poin S (swasembada pangan) dengan program unggulan yakni memiliki kebun, kandang dan kolam," ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, di setiap rumah juga ada kandang ternak yang dapat dimanfaatkan.

"Kalau ada kandang ayam, maka telur tidak perlu beli, tinggal ambil dan tidak perlu ke pasar. Jadi, karena di sini mayoritas nasrani, maka kita juga ada kandang babi. Boleh pelihara ikan lele juga yang paling gampang, atau jenis lainnya," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya ketiga poin di atas, utamanya makanan lokal dengan gizi cukup, maka akan ada tambahan gizi untuk ibu hamil, sehingga nutrisi anak tercukupi hingga 1.000 hari pertama kehidupannya.

"Malaka belajar banyak dari kebijakan Pak Hasto saat menjadi wali kota di Kulon Progo dalam rangka optimalisasi sumber daya alam yang ada. Bahkan, air mineral di sana juga produksi sendiri, inilah yang kita contoh, memanfaatkan produk lokal," kata dia.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengisahkan pengalamannya ketika bekerja sama dengan Kabupaten Malaka.

"Memang dulu saat saya jadi Bupati Kulon Progo, kebetulan kerja sama dengan Malaka agar puskesmasnya di sini jadi mandiri. Kami mengirim Kepala Dinas Kesehatan ke Malaka selama beberapa bulan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat kemandirian yang dimiliki Kabupaten Malaka.

"Biasanya kalau daerah yang terisolir terpencil itu guyub rukunnya tinggi, dan gotong royongnya juga tinggi," ucapnya.

Ia menyebutkan, capaian Kabupaten Malaka dalam penyerapan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023 juga sangat memuaskan, yaitu 99,57 persen atau sejumlah Rp2,1 miliar. Kemudian, alokasi tahun 2024 sejumlah Rp938 juta, dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) non-fisik tahun 2024 sebesar Rp3,4 miliar.

"Saya berpesan agar Pemerintah Kabupaten Malaka dapat berupaya kembali menyerap dengan optimal alokasi dana tersebut," tuturnya.

Baca juga: Dinas Pertanian Malaka catat 503 hektare lahan petani terdampak banjir

Baca juga: Kepala BKKBN kunjungi Belu NTT dorong potensi desa wisata kesehatan