Bakamla jajaki pendirian stasiun pemantau di Provinsi Kalsel

Banjarmasin (ANTARA) -

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah RI menjajaki pembangunan stasiun pemantau di Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan pembicaraan bersama pemerintah provinsi setempat di Kota Banjarbaru, Senin.

Kepala Kantor Zona Badan Keamanan Laut Tengah RI Laksamana Pertama Bakamla Oc Budi Susanto di Kota Banjarbaru, Senin, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Pemprov Kalsel salah satunya berkaitan rencana pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang memang belum ada di Kalsel.

"Jadi, kita lakukan koordinasi terkait hal itu," ujarnya.

Baca juga: Bakamla RI terima hibah tanah untuk dibangun kantor di Konawe Selatan

Dia menyampaikan bahwa kunjungannya ke Pemprov Kalsel merupakan Courtesy Call (CC) yang memang dilakukan ke seluruh wilayah kerja Zona Bakamla Tengah yang terdiri atas 13 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah.

"Kebetulan yang belum sempat kami kunjungi adalah Provinsi Kalimantan Selatan ini, dan juga Jawa Timur," ujar Budi.

Dia mengungkapkan selama ini koordinasi Bakamla dilaksanakan dari pangkalan lain yang terdekat, dan di Kalsel memang belum ada.

Baca juga: Bakamla: Empat kawasan strategis pengamanan di Indonesia

Oleh karena itu, kata dia, ada rencana pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang sesuai dengan tugas dari Bakamla di Provinsi Kalsel, yaitu untuk keselamatan dan keamanan di laut maupun penegakan hukum.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel menerima dengan baik rencana tersebut dan akan merundingkan serta merekomendasikan beberapa lokasi ataupun area yang dirasa strategis.

"Untuk lokasi nanti kita coba rundingkan dulu, apabila sudah ada area yang siap coba nanti kita tawarkan dan sambil kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota setempat," kata Roy.

Baca juga: Bakamla-AS resmikan pusat pelatihan maritim di Batam

Pendirian pangkalan atau stasiun pemantau ini, ujar Roy, dianggap penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan kelautan Kalsel dari potensi pelanggaran seperti penyelundupan hasil sumber daya alam ilegal yang cukup besar ataupun kecelakaan.