Baznas apresiasi usul Forum Pemred jadikan zakat standar etika jabatan

Jakarta (ANTARA) -

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengapresiasi usul Forum Pemred yang merekomendasikan zakat sebagai salah satu standar etika jabatan dan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam kegiatan bertajuk “Jurnalisme Zakat untuk Kembangkan Negara Kesejahteraan di Era 5.0”.

Dalam rilis yang disiarkan oleh Baznas di Jakarta pada Selasa malam, Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan media massa memang berperan penting dalam membantu Baznas mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).

"Forum ini penting, artinya bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan sebuah formulasi, atau paradigma bagaimana peran media dalam rangka untuk membangun sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang tentu saja salah satu pilarnya adalah bagaimana filantropi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia," katanya.

Dia berharap potensi filantropi di Indonesia yang dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia dapat ditangkap oleh insan media untuk ikut meningkatkan kepedulian terhadal sesama melalui berbagai kanal pemberitaan dan literasi zakat, infak maupun sedekah.

"Sinergitas ini perlu kita terus bangun, bagaimana pemberitaan human interest yang memang benar-benar, kemudian bagaimana mengkolaborasikan dari berita-berita situasi nyata di bawah dengan bantuan dan program yang dipersiapkan BAZNAS," ujarnya.

Baca juga: Baznas gandeng media gencarkan gerakan filantropi lewat zakat

Pada kesempatan itu, salah satu pengurus Forum Pemred sekaligus Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Ricky Handayani menilai bahwa perlunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong zakat menjadi standar etika jabatan dan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?" ujarnya.

Menurutnya, apabila persoalan zakat ini menjadi sarana standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional maka persoalan zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik.

"Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang Muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat, jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan," jelasnya.

Ia pun menambahkan Baznas masih memiliki pekerjaan rumah dan catatan penting terkait alasan persoalan zakat sampai saat ini masih kalah pamor dengan topik haji maupun pajak dalam pemberitaan media.

Baca juga: Baznas RI siapkan bantuan kemanusiaan Rp2 miliar untuk Sudan
Baca juga: Baznas minta semua pihak patuhi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB