Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/4) menjadi sorotan di antaranya sidang perdana eks kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri (HA) sampai perkembangan kasus korupsi timah.

Berikut beberapa berita hukum kemarin rangkuman ANTARA yang menarik untuk kembali dibaca:

Oditur ajukan 21 saksi dalam sidang kasus korupsi Basarnas

Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Eko Prasetyo dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tinggi Militer, Jakarta Timur, Senin, mengajukan 21 nama saksi untuk diperiksa dalam kasus penerimaan suap dengan terdakwa mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Eko mengatakan beberapa nama yang diminta untuk dipanggil, antara lain Roni Aidil selaku Direktur PT Kindah Abadi Utama, Mulsunadi Gunawan selaku Komisaris PT Multi Grafika Cipta Sejati sekaligus Komisaris PT Bina Putera Sejati, dan Marilya selaku Dirut PT Intertekno Grafika Sejati.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung geledah rumah Harvey Moeis terkait korupsi timah

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah tersangka Harvey Moeis, suami Sandra Dewi di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

"Pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediamanan saudara HM (Harvey Moeis)," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL gagalkan penyelundupan PMI dan WNA Bangladesh ke Malaysia

Tim Satuan Tugas TNI AL dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berhasil menggagalkan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan WNA asal Bangladesh ke Malaysia.

"Delapan calon PMI ilegal diamankan, masing-masing terdiri dari empat WNA Bangladesh, tiga WNI asal Lombok dan seorang tekong berinisial S alias A (30 tahun)," kata Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolri pastikan pengawalan pemudik di wilayah rawan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan ada pengawalan kepada pemudik yang melintas di wilayah kategori rawan tidak pidana, seperti pembegalan dan sebagainya.

‘Untuk pengamanan yang disampaikan Pak Menko Polhukam terkait dengan kekhawatiran, apabila masyarakat merasa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu rawan kejahatan silahkan melapor ke pos terdekat,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Korlantas: Command center KM 188 dukung informasi lalu lintas Lebaran

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso memastikan bahwa command center di KM 188 Jalan Tol Cipali akan membantu pemrosesan informasi lalu lintas dengan cepat, terutama selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.

“Command center di KM 188 ini dapat mengolah informasi di jalan tol maupun arteri melalui pemasangan kamera CCTV yang ada,” kata Slamet dalam konferensi pers di Cirebon, Jawa Barat, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024