"Sekarang data stunting masih belum sinkron, antara yang dikumpulkan oleh posyandu dengan data dari SKI, kalau yang dikumpulkan di posyandu, menyatakan bahwa stuntingnya sudah rendah, tetapi yang dari SKI stunting turunnya masih di atas 20 persen," kata Hasto saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kepala BKKBN minta hidupkan data percepat penurunan stunting
Ia mengatakan BKKBN bersama seluruh posyandu di daerah terus berkoordinasi untuk memaksimalkan penimbangan agar dapat segera terselesaikan.
"Yang dari penimbangan posyandu, di bulan April ini lebih ditingkatkan lagi, Mei nanti insya Allah sudah lebih dari 95 persen," ujar dia.
Ia menyebutkan data penimbangan di posyandu sama halnya seperti real count, atau penghitungan secara menyeluruh, sedangkan data survei layaknya quick count atau hitung cepat.
"Antara quick count dan real count itu belum dekat, jadi sabar dulu sedikit, minimal sampai bulan Mei 2024," ucapnya.
Hasto juga mengapresiasi peran tim pendamping keluarga (TPK) yang selama ini telah mendampingi keluarga berisiko stunting dan memaksimalkan peran posyandu untuk mencegah anak terlahir stunting.
"BKKBN ingin sekali di bulan yang suci dan penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan keluarga. Karena itu, kehadiran TPK yang setiap hari berhubungan dengan keluarga, menjadi ujung tombak," tuturnya.
Baca juga: BKKBN sebut perlu upaya penguatan data dalam penanganan stunting
Baca juga: BKKBN mutakhirkan data keluarga, tangani stunting & kemiskinan
Ia juga berkomitmen akan mengusulkan penambahan honor bagi TPK di DKI Jakarta, yang dinilai telah bekerja keras dalam membantu percepatan penurunan stunting.
"DKI ini lebih tinggi dari provinsi lain (anggarannya), jadi uangnya cukup, APBD-nya besar, saya berharap TPK, kader lebih baik, kalau di luar DKI paling Rp300 ribu, kalau DKI, saya berharap bisa Rp500 ribu atau lebih," kata Hasto Wardoyo.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
