Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baikJakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan fleksibilitas bagi Perum Bulog untuk harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari yang sebelumnya Rp5.000 per kg.
“Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Arief menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau stok pangan dan bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.
Baca juga: Menetapkan angka ideal untuk harga gabah di Indonesia
Arif menjelaskan fleksibilitas HPP gabah dan beras yang diterapkan bagi Perum Bulog yakni gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram (kg) di-fleksibel-kan menjadi Rp6.000 per kg.
Selanjutnya gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp6.300 per kg mengalami fleksibilitas menjadi Rp7.400 per kg. Sementara HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11.000 per kg.
“Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baik. Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga,” ucap Arief.
Arief mengatakan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk selalu mengingatkan bahwa saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.
Menurut Arief fleksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Baca juga: Pelarangan gabah keluar Lampung akan matikan ekonomi petani
Melalui beleid berupa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, lanjut Arief, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen raya yang sedang akan berlangsung ini.
Terkait proyeksi panen, kata Arief, sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen padi di Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.
Sementara potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta hektar atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan itu, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.
“Panennya sudah banyak dan cukup besar, sehingga harga GKP yang tadinya sempat di atas Rp8.000 per kg, saat ini sudah mulai menurun. Sekarang tantangan bagi kita adalah bagaimana upaya menjaga harga di tingkat petani, karena sedulur petani kita juga perlu adanya harga pokok produksi ditambah margin yang wajar. Di samping itu, nilai tukar petani terutama tanaman pangan juga harus kita jaga pergerakan indeks-nya di tiap bulannya,” pungkas Arief.
Baca juga: Pemerintah resmi berlakukan HPP gabah dan beras terbaru
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
