Kebijakan yang berani untuk melepaskan persaingan, meningkatkan infrastruktur, dan mereformasi pendidikan dapat merevitalisasi perekonomian kawasanJakarta (ANTARA) - Bank Dunia merekomendasikan negara-negara berkembang di Asia Timur-Pasifik untuk mereformasi infrastruktur dan sistem pendidikan untuk merevitalisasi perekonomian di tengah gejolak ekonomi global.
Adapun yang mencakup negara berkembang Asia Timur dan Pasifik di antaranya Indonesia, Kamboja, China, Republik Demokratik Rakyat Laos (PDR), Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.
“Kebijakan yang berani untuk melepaskan persaingan, meningkatkan infrastruktur, dan mereformasi pendidikan dapat merevitalisasi perekonomian kawasan,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo saat peluncuran laporan “East Asia and Pacific Economic Update Launch” yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Dalam laporannya, Bank Dunia menemukan pendapatan per kapita di kawasan Asia Timur dan Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Pertumbuhan di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, kecuali China, diproyeksikan meningkat menjadi 4,6 persen tahun ini dari 4,4 persen pada tahun 2023.
Namun, prospek tersebut masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti perlambatan ekonomi global yang lebih besar dari perkiraan, kenaikan suku bunga jangka panjang di negara-negara besar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi di seluruh dunia, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Sementara pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik lebih didorong oleh investasi dibandingkan pertumbuhan produktivitas. Bank Dunia merekomendasikan negara-negara di kawasan ini untuk berfokus pada upaya yang dapat mendorong peningkatan produktivitas.
Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri mengamini rekomendasi tersebut. Menurutnya, salah satu tantangan yang membuat pertumbuhan Indonesia relatif bertahan di level 5 persen adalah tingkat produktivitas terbilang masih rendah.
Dia berpendapat salah satu kebijakan yang perlu diambil Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7 persen adalah mendorong produktivitas melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju.
Strategi tersebut diwujudkan dengan komitmen membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya.
Upaya perbaikan kualitas SDM diwujudkan melalui alokasi dana pendidikan sebesar Rp660,8 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp187,5 triliun pada APBN 2024. Adapun anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun.
Baca juga: Menkeu diskusikan asesmen IMF dan Bank Dunia
Baca juga: Kementerian ATR/BPN lanjutkan kerja sama dengan Bank Dunia
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
