Jakarta (ANTARA) - Sebuah pertunjukan teatrikal mewarnai unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (GMPN) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis siang.

"Kami menunjukkan melalui aksi teatrikal ini tidak jauh berbeda dengan aksi yang dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi," kata koordinator aksi tersebut, Amri.

Pertunjukan ini dilakukan belasan  orang dari kelompok itu. Sebanyak delapan orang dari mereka mengenakan jubah berwarna hitam dengan dasi putih bak hakim.

Mereka kemudian ditarik oleh sejumlah oknum yang menawarkan jabatan serta uang.
Namun hakim MK digambarkan masih memiliki independensi tinggi sehingga mendapatkan dukungan rakyat.

Baca juga: Basarah: Banyak pihak ajukan "amicus curiae" tunjukkan kepedulian

Rakyat diwujudkan dalam orang-orang yang saling bergandengan tangan dan mengelilingi para hakim.

"Orang yang menjaga di sekeliling hakim MK adalah rakyat, mendukung hakim MK sehingga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugasnya dengan baik," kata Amri.

Salah satu yang ingin dia dan tim sampaikan dalam aksinya itu, yakni harapan agar tidak ada intervensi politik pada keputusan hakim MK terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami tidak ingin MK dan jajarannya sampai diintervensi. Kami mendorong hakim MK tetap independen bekerja sesuai prosedur. Jangan sampai demokrasi dikebiri oleh oknum-oknum yang berkepentingan," ujar Amri.

Tak jauh dari tempat Amril dan rekan-rekannya menyampaikan aksi, sekelompok orang yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menyuarakan hal serupa. Yakni agar tak ada intervensi pada para hakim MK.

Baca juga: MK: Majelis Hakim pertimbangkan berkas "amicus curiae" yang diterima

Mengenai pengamanan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan telah menyiagakan sebanyak 3.643 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mengamankan aksi.

Dia mengingatkan mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya. Aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi agar semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.

Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus sementara di Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni sebagai antisipasi aksi demo. Kendaraan yang menuju Harmoni dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis.
Baca juga: Politisi Golkar: Permohonan PHPU kubu 01 dan 03 harus ditolak MK

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024