Markas PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hari Jumat (25/8) membentuk misi baru untuk Timor Timur (Timtim), yang mencakup 1.608 personel kepolisian selama sedikit-dikitnya enam bulan untuk membantu memulihkan keamanan dan mengantarkan negara kecil itu ke pemilihan umum (pemilu) 2007. DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu secara bulat menyetujui satu resolusi rancangan Jepang, yang menetapkan penempatan Misi Terpadu PBB di Timor Timur (UNMIT) "selama periode awal enam bulan, yang bisa diperbarui untuk periode lebih lanjut". Mereka memutuskan bahwa UNMIT akan terdiri atas "unsur sipil yang sesuai, termasuk 1.608 personel kepolisian, dan unsur awal 34 perwira staf dan penghubung militer", demikian AFP. Pemilu itu dilakukan ketika mandat misi kecil PBB saat ini di Timtim, yang diperpanjang oleh DK PBB selama sepekan lagi pada Jumat (18/8) berakhir waktunya, sementara itu situasi di eks-koloni Portugal itu tetap rawan tiga bulan setelah kekerasan meletus di Dili, ibukota Timtim. Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, pada awal bulan ini meminta DK PBB menyetujui misi selama setahun di Timtim pasca-kerusuhan Mei 2006, yang menewaskan sedikit-dikitnya 21 orang dan mengarah pada penempatan sekira 3.200 prajurit penjaga perdamaian PBB. Kerusuhan itu bermula dari pemecatan 600 prajurit, yang menyulut protes dan bentrokan antar-kelompok di jajaran pasukan keamanan di jalan-jalan di Dili, sampai jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mari Alkatiri, kemudian digantikan Jose Ramos Horta. Horta, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dan kemudian merangkap Menteri Pertahanan, berulang kali meminta peran PBB yang diperluas di Timtim. Bahkan, penerima Nobel Perdamaian tersebut termasuk anggota kabinet Alkatiri yang pertama kali mengundurkan diri, sebelum akhirnya menjabat PM. Timtim adalah negeri jajahan Portugal selama ratusan tahun dan ditinggalkan begitu saja pada 1975. Pada 1976-1999, rakyat Timtim memilih berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dan menjadi provinsi ke-27. Namun, mayoritas rakyat Timtim pada 1999 dalam jajak pendapat di bawah payung PBB memilih memisahkan diri dari NKRI, dan merdeka pada 2002 dengan risiko langsung menjadi negara terkecil dan termiskin di dunia, sekalipun mereka sangat berharap dapat meraih keuntungan dari sektor pertambangan minyak di celah Timor bersama Australia. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006