Kementerian ESDM-Kedubes AS kolaborasi dalam penerapan energi bersih

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi energi bersih yang ramah lingkungan dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kawasan industri Indonesia serta memperkuat pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik.

"Selain itu, kegiatan ini juga akan membuka peluang kerja sama dan jaringan bisnis bagi entitas industri yang ada di kedua negara (Indonesia - AS), dan akan memiliki kesempatan bermitra dengan pemerintah AS dari sisi dukungan finansial dalam penerapan energi bersih di Indonesia," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, kegiatan itu dilaksanakan untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan terkait teknologi dalam pengembangan energi bersih, khususnya adalah terkait pemanfaatan kendaraan listrik termasuk ekosistemnya dalam melakukan dekarbonisasi.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Jason P. Rebholz mengatakan, pengembangan energi terbarukan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. AS berkomitmen dalam mendukung pengembangan baterai dan kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

"Teknologi AS dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia sekaligus mendorong pengembangan peluang menarik dalam ekonomi inklusif di Indonesia,” jelasnya.

Rangkaian workshop ini berisikan diskusi panel dengan berbagai topik berkaitan dengan pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik, alternatif pemanfaatan energi bersih, tata kelola sesuai dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) yang berkelanjutan di sektor pertambangan dan manufaktur.

Kemudian rangkaian lainnya ialah sesi dialog yang mendiskusikan berbagai sudut pandang peserta workshop dalam pembahasan terkait clean energy bagi industri dan pengembangan baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia.

Workshop tersebut mengundang berbagai narasumber dan dihadiri oleh stakeholder dari pemerintah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga asosiasi dari kedua negara.