Kebijakan ini bertujuan menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis mereka secara efektifJakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menguraikan berbagai strategi dan inisiatif yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan pada pertemuan APEC.
"Kebijakan ini bertujuan menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis mereka secara efektif," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya dalam Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade" di Arequipa, Peru.
Indra Gunawan mengatakan melalui pendekatan kolaborasi Pentaheliks, Indonesia melibatkan kementerian, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak partisipasi perempuan dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.
Baca juga: RI bersama APEC perkuat pemberdayaan ekonomi perempuan Asia Pasifik
Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Pepres) tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Indonesia telah memperkuat pengakuan terhadap usaha milik perempuan dengan menetapkan definisi khusus untuk usaha tersebut.
Pada 2020 Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan.
Inisiatif ini bertujuan memastikan setiap perempuan dapat mengakses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuk Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) diikuti dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Digital Perempuan pada 2023, yang semakin menegaskan kehadiran negara dalam meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi digital, mempromosikan pentingnya data terpilah dalam sektor keuangan, serta mendorong upaya kolaboratif antar-kementerian terkait, otoritas keuangan, dan sektor swasta.
Baca juga: Mendag tegaskan dukungan inklusivitas perdagangan di APEC 2024
Kementerian PPPA juga telah memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan Berperspektif Gender, yang menawarkan strategi pengarusutamaan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan.
"Dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan, terutama pada akses keuangan dan adopsi digital," ujar Indra Gunawan.
Ia juga menyampaikan salah satu inisiatif utama Kementerian PPPA adalah pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang berupaya untuk mempercepat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di tingkat akar rumput.
Program ini memprioritaskan pengembangan dan penguatan infrastruktur dasar kewirausahaan perempuan mulai dari tingkat desa. Saat ini terdapat 138 desa percontohan di 71 kabupaten dan 33 provinsi, dan akan dilakukan replikasi secara nasional.
Baca juga: KPPPA dorong kebijakan perdagangan yang inklusif gender di PPWE APEC
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
