Moskow (ANTARA News) - Salah satu wakil paling utama suku kecil Tatar di Krim diperkirakan mengadakan pembicaraan di Moskow pada Rabu, di tengah kekhawatiran tentang nasib warga Muslim saat Rusia menguasai wilayah Ukraina itu.

Mustafa Dzhemilev adalah mantan kepala majelis suku kecil Tatar Turki di Krim dan saat ini menjadi anggota parlemen pusat Ukraina dari partai Batkivshchyna mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko.

Dzhemilev akan mengadakan pembicaraan di Moskow mengenai keadaan di Krim, dalam kunjungan disetujui pemerintah baru Ukraina, yang berkuasa sesudah Viktor Yanukovych jatuh, kata pernyataan dari Majelis Tatar Krim.

Dikatakannya bahwa ia terbang ke Moskow pada Selasa.

Pernyataan itu mengatakan ia diundang Mintimer Shaimiyev, mantan pemimpin wilayah Tatarstan, Rusia, yang banyak di antara penduduknya berkerabat dekat dengan suku Tatar Krim.

Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, memastikan bahwa Dzhemilev diundang ke Rusia untuk pembicaraan, namun menolak merinci, kata kantor berita Interfax.

Laporan menyatakan Shaimiyev berusaha mengatur pertemuan Dzhemilev dengan Putin di Kremlin, tapi Peskov tidak memastikan bahwa itu direncanakan.

Krim akan mengadakan penentuan pendapat rakyat tentang penggabungan dengan Rusia pada 16 Maret, setelah itu diperkirakan akan cepat masuk ke wilayah Rusia.

Tatar Krim, yang biasa pendukung setia kemerdekaan Ukraina, menyatakan bahaya besar atas gerakan Rusia.

Kecurigaan terhadap Moskow tinggi di antara masyarakat Tatar Krim, yang diusir oleh Stalin ke Asia Tengah selama Perang Dunia II dan baru mulai kembali pada akhir 1980-an.

Namun, pejabat di wilayah Tatarstan Rusia -yang menikmati kedudukan republik di Rusia- berusaha meyakinkan Tatar Krim bahwa mereka tidak perlu takut.

Presiden Vladimir Putin menikmati lonjakan dukungan di Rusia karena sikap kuatnya dalam campur tangan tentara di Ukraina, kata jajak pendapat.

Dua dari tiga orang Rusia (69 persen dari yang diwawancarai), menyatakan mendukung tindakan Putin, kata jajak pendapat lembaga mandiri Levada pada akhir Februari setelah mewawancarai 1.603 orang di 45 daerah.

Peringkat keberterimaan Putin itu hampir setinggi setelah pelantikannya pada 2012, kata Levada.

Hanya 30 persen dari warga Rusia mengatakan tidak menyetujui tindakan Putin, turun dari 34 persen pada tahun lalu, kata pusat Levada, demikian AFP.

(B002)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014