KMP berupaya untuk menjadikan pengelolaan politik menjadi lebih sederhana. Ini adalah sumbangan KMP dalam mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang kita miliki.Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan ikhtiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih atau KMP adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia.
"KMP berupaya untuk menjadikan pengelolaan politik menjadi lebih sederhana. Ini adalah sumbangan KMP dalam mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang kita miliki. Sebab umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai.Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Upaya dan tesis itu, menurut Fahri, sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan, sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan adanya KMP, terjadi checks and balance antara eksekutif dan legislatif.
"Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin," imbuhnya.
Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.
"Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada checks and balance seperti yang terjadi AS saat ini dimana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif," ujar Wasekjen PKS.
Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini menurutnya tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.
"Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo Subianto, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini," ujarnya.
Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.
"Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia," paparnya.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
