Sebanyak 247 suara yang tergabung dalam KIH itu harus juga diperhatikan. Ayo, duduk bersama agar DPR kembali bisa melaksanakan fungsi `check and balances` terhadap pemerintahan saat ini,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sirmadji mengatakan, paripurna DPR yang digelar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengamanatkan kepada pimpinan sementara untuk melakukan pendekatan dan membuka komunikasi intensif agar semua elemen menata kembali DPR.
"Sebanyak 247 suara yang tergabung dalam KIH itu harus juga diperhatikan. Ayo, duduk bersama agar DPR kembali bisa melaksanakan fungsi check and balances terhadap pemerintahan saat ini," kata Sirmadji di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, pertarungan di pemilu sudah usai, sehingga saatnya DPR menata mandat yang diberi ke anggota dewan yang tergabung di fraksi-fraksi supaya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Janganlah ada peminggiran dan untuk sekadar menang-menangan. Kami berharap kubu KMP menyadari bahwa tidak bisa eksistensi dan ruang sebagai wakil rakyat ada yang terpinggirkan," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu.
Namun demikian, untuk mencapai DPR yang bersatu butuh waktu dan kesabaran, oleh karena itu diharapkan komunikasi intens antar- pimpinan fraksi bisa terjalin.
Sirmadji mengkritisi kehendak Koalisi Merah Putih (KMP) yang terkesan mau mengambil semua alat kelengkapan dewan. Pasti ada maksudnya mau mengambil alat kelengkapan dewan. "Kenapa KMP selalu memaksakan voting. Ini bisa menimbulkan kecurigaan," tukasnya.
Sirmadji mengungkapkan alasan kenapa KIH melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh kubu KMP.
"Proses penyusunan alat kelengkapan dewan itu inkonstitusional dan Pimpinan DPR telah mengabaikan pasal 95 dan 96 UU MD3, pasal 55 Peraturan Tata Tertib DPR, dan risalah rapat paripurna DPR tanggal 16 Oktober 2014 lalu," katanya seraya meminta risalah rapat paripurna yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk dibuka kembali.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
