"Masuk dahulu ke alat kelengkapan karena tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada. Karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan apabila sudah masuk dalam alat kelengkapan maka akan mudah memutuskan secara bersama terkait mekanisme dan sistem pemilihan pimpinan.
Menurut dia, kocok ulang pimpinan alat kelengkapan merupakan hal yang fleksibel tidak serumit mengubah undang-undang.
"Sebab yang tidak terdaftar di alat kelengkapan tidak bisa ikut rapat karena peletakan di alat kelengkapan itu perintah paripurna sehingga tidak bisa nyelonong begitu saja," ujarnya.
"Tiap pekan ada rapat Badan Musyawarah dan rapat pengganti Bamus agar tidak ada anggota dewan yang ditinggal. Apabila yang mendaftar 10 fraksi, maka ketentuan tentang forum fraksi akan tercapai," katanya.
Fahri Hamzah mengatakan pada dasarnya tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di DPR.
Menurut dia, lembaga legislatif tidak mentolelir adanya perpecahan seperti di lembaga kepresidenan.
"Karena itu islah dimaknai ayo kita ngobrol sehingga tidak perlu ditakuti semua alat kelengkapan dewan yang dipimpin kelompok yang dulu rival Pak Jokowi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
