"Seharusnya presiden jangan bawa-bawa kenaikan BBM untuk mencapai swasembada pangan, karena itu tidak relevan dengan masalah sebenarnya," kata Mamur melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut legislator dari fraksi PKS itu penghambat swasembada pangan ialah masalah lahan, tata niaga, bibit yang tidak berkualitas, hingga adanya pemborosan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, katanya, dapat melakukan penambahan lahan pertanian, mendayagunakan lahan yang terbengkalai, dan menahan laju konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri.
Pada peran tata niaga, diharapkan Kementerian Perdagangan mampu mengendalikan diri agar tidak dengan mudah mengimpor bahan pangan.
"Impor yang tidak terukur akan sangat memukul para petani yang hingga sekarang tergolong masyarakat miskin," katanya.
Kemudian, bibit yang kurang berkualitas juga menjadi salah satu sumber terhambatnya swasembada pangan yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo.
"Dengan bibit yang berkualitas dan teknik pemanenan yang tepat kita bisa menghasilkan padi sembilan ton/hektar, nyatanya sekarang hanya 6-7 ton," kata Mamur mencontohkan.
Untuk itu ia berharap agar target swasembada pangan dalam tiga tahun bisa dicapai dengan peningkatan kinerja kementerian, dan bukan dengan menaikkan harga BBM.
"Swasembada pangan dalam tiga tahun itu program yang patut diapresiasi dan terobosan yang spektakuler, namun disayangkan jika caranya seperti itu," katanya.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
