Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri harus menjadi awal untuk lebih berhati-hati ke depan dengan melibatkan lembaga hukum dalam menentukan pejabat publik,"Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi mekanisme penunjukan calon pejabat publik dengan tetap memprioritaskan kepercayaan masyarakat, kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito.
"Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri harus menjadi awal untuk lebih berhati-hati ke depan dengan melibatkan lembaga hukum dalam menentukan pejabat publik," kata Tulus di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, setelah Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Jokowi perlu segera mengambil sikap misalnya dengan segera mencabut pencalonannya.
Selain menjaga kredibilitas lembaga penegakan hukum negara, kata dia, upaya itu juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap Jokowi yang telah terbangun selama ini.
"Sebab secara politik ini tentu memiliki kaitan dengan kepercayaan publik yang selama ini telah terbangun," kata Tulus yang juga Direktur Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammaiyah Yogyakarta (UMY).
Sementara itu dalam penentuan Budi Gunawan sebelumnya, Tulus menilai, bukan tidak mungkin Jokowi juga memiliki banyak tekanan politik di belakangnya. Meski demikian, kata dia, sesungguhnya terdapat banyak upaya untuk menangkal tekanan tersebut secara tepat.
"Kalau tidak bisa menolak secara langsung, bukan berarti dia (Jokowi) 100 persen setuju. Banyak cara untuk menolak secara lebih beradab," kata dia.
Pada Selasa KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Yang bersangkutan diduga memiliki transaksi mencurigakan.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR untuk dimintakan persetujuan.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
