"Kewajiban lainnya yang harus diselesaikan Dirjen Bimas Katolik Kemenag adalah pembayaran TPG terhutang para guru katolik di Maluku tahun 2008-2013," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Kepastian TPG guru Katolik akan dibayar diketahui setelah komisi menyampaikan langsung keluhan para guru agama tersebut ke Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI.
Dari pertemuan itu, kata Suhfi Madjid, diketahui kalau tertundanya pembayaran TPG guru agama Katolik yang menggunakan sumber dana dari APBN itu akibat verifiksi ulang data semua guru agama di Indonesia yang dilakukan Irjen Kemenag bersama BPK RI.
Hasilnya telah diverifikasi sehingga diikuti dengan penyelesaian hak-hak para guru yang telah tervalidasi lewat Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa TPG mereka bisa terbayarkan sesuai dengan kewajiban yang harus diterima.
"Kami bersyukur atas hasil perjuangan komisi ini direspon secara baik oleh kementerian, mereka telah menyanggupi untuk menyelesaikan TPG 2014 termasuk TPG terhutang 2008-2013 pada tahun ini," ujar Suhfi Madjid.
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
