Jakarta (ANTARA News) - Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengakomodir visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berimplikasi pada perhatian besar pada pada sektor ekonomi dan geo-politik. "RPJP 2005-2025 telah disetujui oleh DPR. Visi Indonesia sebagai negara kepulauan diakomodir dalam RPJP tersebut," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta, dalam silaturahmi dengan Alumnus Bappenas ke III di Jakarta, Minggu. Paskah mengatakan visi ini tentu mempunyai implikasi yang mendasar, terutama dalam sistem perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perhatian besar akan diberikan kepada pertanian dalam arti kata luas. "Sehingga fundamental ekonomi berasal dari pertanian dan perikanan," ujar dia. Perhatian kepada bidang pertanian dalam arti luas, menurut Paskah, tidak hanya memperhatikan pertanian saja tetapi juga perikanan. Dia juga mengemukakan implikasi secara politik tentu akan merubah geo-politik Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsekuensi dari implikasi politik ini Indonesia harus mengembangkan Wawasan Nusantara. Dijelaskannya RPJP akan dituangkan lagi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. RPJM ini kemudian akan dikombinasikan dengan visi dan misi Presiden, Wakil Presiden dan juga Kepala Daerah, katanya. "Musyawarah bahkan telah dilakukan dari tingkat Kelurahan hingga Nasional, ini perlu diakomodasi guna mencakup perencanaan pembangunan ditingkat nasional," katanya. Menurut Paskah, proses pembangunan bukan hanya masalah teknokrasi, tetapi juga ada masalah politik karena dengan adanya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, ada janji-janji politik yang biasanya terucap. Mengenai target dalam RPJP 2005-2025 ini, Paskah mengatakan, ada target-target yang hanya memuat kualitatif cita-cita Indonesia untuk 25 tahun yang akan datang, antara lain Indonesia sebagai negara kepulauan. Paskah juga mengatakan setiap lima tahun ada asumsi yang harus dicapai, seperti kesejahteraan rakyat. "Sampai nanti `endingnya` 25 tahun kedepan," ujar dia. (*)

Copyright © ANTARA 2006