Presiden dorong perbaikan pengelolaan pengumpulan royalti

Presiden dorong perbaikan pengelolaan pengumpulan royalti

Presiden Joko Widodo (keeempat kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (kanan), Menperin Saleh Husein (kedua kanan) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (ketiga kanan) menerima pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) dan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (18/5). Pertemuan tersebut membahas upaya pemberantasan pembajakan musik dan perlindungan hak cipta. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong perbaikan pengelolaan dana royalti untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

"Sekarang ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, ini memang harus didorong terus untuk mengelola pengumpulan royalti yang ada," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI di Istana Negara Jakarta, Senin.

Ia meminta lembaga tersebut bekerja sama dengan instansi pemerintah lain dalam pengelolaan dana dari royalti.

"Saya minta agar lembaga yang sudah ada betul-betul produktif. Jangan sampai sudah dibentuk tapi tidak punya fungsi nyata," katanya.

Terkait dengan hak cipta, Presiden mengatakan pencipta lagu, pemusik saat ini sudah kaya.

"Pasti lebih kaya pemusik, penyanyi, pengarang lagu, daripada saya," katanya.

Ia menyebutkan jika masalah terkait hak cipta seperti pembajakan dapat diatasi maka pertumbuhan industri kreatif akan langsung loncat atau tumbuh pesat karena hak cipta dihargai.

Ia menyebutkan masalah pembajakan ada di depan mata.

"Gak usah tanya dimana orang jualan CD, DVD, VCD bajakan, semua orang tahu. Saya tanya bapa ibu juga semua tahu tempatnya dimana, apalagi penegak hukum, Kapolri, pasti tahu," katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah itu hanya perlu niat dan kemauan serta konsistensi saja.

Sebelumnya LMKN mengungkapkan potensi pendapatan negara bukan pajak dari royalti mencapai triliunan rupiah namun yang terhimpun baru mencapai miliaran rupiah.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Upaya pemerintah menangani royalti musik yang tertahan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar