Masalah keamanan tetap dibangun dengan memperbaiki dan menambah pos-pos penjagaan perbatasan karena sama pentignya namun lebih fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat."Nunukan (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan program prioritas pemerintahan RI sekarang dalam membangun kawasan perbatasan antarnegara, berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK ini membangun perbatasan dengan target pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia saat tiba di Bandara Nunukan bersama sejumlah deputi di Kementerian Polhukam di Nunukan, Minggu (14/6).
Untuk mewujudkan program itu, kata dia, pemerintah berusaha membangun sejumlah fasilitas umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti jalanan, pasar, sekolah, dermaga, pelabuhan, pengadaan kapal angkutan pada 2015.
Namun, katanya, pembangunan tidak mengabaikan pula sektor pertahanan, di mana secara bersamaan akan dibangun pos-pos penjagaan pengamanan milik TNI dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia.
"Masalah keamanan tetap dibangun dengan memperbaiki dan menambah pos-pos penjagaan perbatasan karena sama pentignya namun lebih fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat," katanya.
Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan ditandai dengan kunjungannya pada awal 2015 lalu.
Sejumlah anggota kabinet kerja lainnya, seperti Menteri Kesehatan (Nila F Moeloek), Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa), dan Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu) juga mengunjungi kawasan perbatasan itu.
Maksud kedatangan menteri itu, berkaitan dengan upaya pembangunan kawasan perbatasan yang direalisasikan 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun, ditambah dana khusus melalui program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Dia menjelaskan langkah yang dilakukan pemerintahan sekarang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Wilayah perbatasan di Nunukan selama ini dianggap belum diperhatikan sehingga mengalami berbagai permasalahan dan hambatan yang menyebabkan ketergantungan pada negara tetangga, Malaysia.
Pewarta: M. Rusman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
