"Total dana yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar Rp1,3 miliar untuk 1.040 penerima. Hingga bulan ini sudah ada sekitar 700 penerima yang memperoleh santunan kematian," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Rabu.
Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris dari keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) adalah Rp1,2 juta dengan rata-rata permohonan santunan kematian sebanyak 90 permohonan per bulan.
Hadi menyebut, semula santunan kematian diberikan kepada seluruh ahli waris dari warga Kota Yogyakarta yang meninggal dunia dengan besaran bantuan Rp600.000.
Tujuan pemberian santunan kematian salah satunya agar masyarakat tertib mengurus administrasi kependudukan yaitu akte kematian apabila ada anggota keluarganya yang meninggal dunia.
Kebijakan tersebut kemudian direvisi sehingga penerima santunan kematian hanya dikhususkan bagi ahli waris keluarga pemegang KMS dengan besaran dinaikkan hingga dua kali lipat.
"Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, misalnya untuk biaya bedah bumi yang cukup mahal," katanya.
Di dalam anggaran perubahan 2015, tidak ada tambahan alokasi anggaran untuk santunan kematian karena dana yang sudah dianggarkan dalam APBD murni dinilai cukup hingga akhir tahun.
"Pada tahun lalu saja, total realisasi penyerapan anggaran adalah sekitar Rp900 juta," katanya.
Sedangkan besaran bantuan yang akan diberikan, lanjut Hadi, bisa saja berubah pada 2016 apabila dalam pembahasan anggaran di dewan disepakati perubahan besaran santunan yang diberikan.
"Banyak anggota dewan yang mendapat masukan dari masyarakat mengenai besaran santunan yang diberikan. Dana tersebut tidak mencukupi biaya bedah bumi," katanya.
Selain santunan kematian, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan pengadaan lahan pemakaman di luar Kota Yogyakarta.
"Keberadaan lahan pemakaman memang cukup dibutuhkan. Namun, pengadaan tanah di luar kota bukan perkara mudah. Mungkin baru bisa direalisasikan pada 2017," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan sudah ada kajian mengenai kebutuhan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta.
Dari hasil kajian tersebut muncul dua rekomendasi yaitu normalisasi tempat pemakaman yang sudah ada atau pengadaan lahan pemakaman baru.
"Jika disepakati pengadaan lahan baru, maka dimungkinkan lokasinya di luar kota karena mencari lahan di Kota Yogyakarta sudah sulit," katanya.
Ia berharap, lahan pemakaman baru tersebut sudah bisa direalisasikan pada 2017 dan tidak hanya digunakan untuk warga miskin tetapi untuk semua warga Kota Yogyakarta.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2015
