"Itu tidak jadi urusan pemerintah apabila kebakaran terjadi di dalam lahan mereka, kalau di luar lahan mereka baru pemerintah nanti yang akan menangani," kata Luhut dalam jumpa pers penanganan kabut asap di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Luhut mengatakan pemrintah sudah mengidentifikasi dengan tajam sumber-sumber api sehingga polisi bisa mengambil tindakan-tindakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Hal tersebut juga berdasarkan instruksi Presiden yang mengedepankan bahwa lahan gambut yang sudah terbakar milik perusahaan-perusahaan akan dikembalikan ke pemerintah dan juga izin perusahaan tersebut akan dicabut," katanya.
Luhut menyatakan pemerintah saat ini fokus menggunakan "water bombing" untuk mematikan api dan asap di berbagai daerah.
"Kemudian penggunaan "water bombing" itu kami juga kombinasikan dengan "chemical powder" yang bisa tembus ke bawah dan memadamkan api," katanya.
Untuk memantau titik-titik api dan juga membantu pesawat yang melakukan "water bombing" dikerahkan juga "drone-drone" dari TNI Angkatan Darat dan Dirgantara Republik Indonesia.
"Ini pertama kali kita memakai drone dan sangat membantu para petugas kita di lapangan. Di sisi lain, kami juga sudah meminta bantuan kepada beberapa negara antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura," kata Luhut.
Luhut menggarisbawahi bahwa semua operasi pemadaman oleh pihak-pihak terkait sudah terkoordinasi dengan baik dan terukur dengan bagus.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
