"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi ini, tapi berdasarkan pengalaman saya, saya ragu," kata TB Hasanuddin di Jakarta via BBM, Senin.
Katanya, acara pertemuan seorang Presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja tapi juga menyangkut securitynya. Dan semuanya sudah ada yang mengatur seperti melibatkan Menlu, dubes, kepala protokol istana, paspampres dll. "Jadi tidak cukup hanya diatur oleh "makelar" semata," kata politisi PDIP itu.
Kemudian setelah isu ini menyebar di publik akhir-akhir ini ternyata sudah dibantah oleh Menlu.
"Jadi saya menganggap persoalan ini selesai," ujar purnawirawan TNI AD itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
