Fahri kepada pers di Senayan Jakarta, Selasa, mengingatkan tentang idealisme Nawa Cita dan Tri Sakti yang telah didengungkan oleh Presiden Jokowi bahwa dirinya akan menasionalisasi lagi perusahaan-perusahaan yang dulu dimiliki negara dan kini dikuasai asing. "Hal ini belum dilakukan," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pemegang aset negara adalah Menteri Keuangan.
Fahri juga mengingatkan jangan sampai negara kehilangan kendali terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Negara harus bisa mengendalikan sesuai mandat konstitusi untuk mengatur perekonomian.
Sedikit negara yang mengatur kegiatan ekonomi dalam konstitusi adalah Indonesia karena banyak negara tidak berani mengatur itu dan menyerankannya kepada pasar.
"Kita punya pendirian khususnya pasal 33 UUD 1945 di mana cabang produksi yang penting serta bumi air dan segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara," katanya.
Karena itu, menurut Fahri, mayoritas fraksi di DPR menolak penanaman modal negara (PMN) kepada perusahaan negara. "Kalaupun mau investasi seharusnya yang digunakan adalah dari keuntungan dan bukan dengan modal dana APBN baru," katanya.
Sebenarnya, kata dia, tidak sulit mencari investor. Namun mengapa harus menggunakan dan membebani APBN untuk investasi.
"Kalau mau investasi sisihkan keuntungan untuk investasi. Kan bisa mengatakan kepada pemerintah, kita punya keuntungan tapi keuntungannya itu, kita gunakan untuk investasi tambahan dan kita tidak membagikan ke pemerintah sebagai dividen," katanya.
Namun diingatkan pula agar tidak bangga jika berhasil mendapatkan utang dari luar negeri. "Jika kita berutang, biasanya pemberi utang memberi syarat agar begini, kerja sama dengan itu dan lainnya," katanya.
Pewarta: Sri Muryono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
